Pemko Banda Aceh Didesak Realisasikan Janji

Pemko Banda Aceh Didesak Realisasikan Janji

Via Serambi Indonesia – BANDA ACEH – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh, Zulfikar Abdullah ST, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera menyosialisasikan tata cara panyaluran santunan kematian dan melahirkan bagi warganya.

Kedua jenis santunan itu merupakan janji Wali Kota-Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang harus direalisasikan, apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2018 sudah disahkan.

Zulfikar mengatakan, selama ini dirinya kerap menerima pertanyaan warga terkait realisasi janji kampanye Aminullah-Zainal itu. “Kami harap program ini bisa segera disalurkan, tentunya setelah melalui proses sosialisasi tata cara pengajuannya,” kata dia, Senin (12/2).

Menurutnya, saat ini anggaran untuk program unggulan pemerintahan Aminullah-Zainal sudah ada. Dikatakan, memasuki bulan kedua tahun anggaran 2018, sudah semestinya Pemko menyampaikan informasi terkait program itu. “Apalagi secara dejure program ini sudah disahkan DPRK dan tidak ada kendala berarti saat dievaluasi Gubernur,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan dari warga, Zulfikar menjelaskan bahwa program itu telah disetujui legislatif bersama eksekutif. “Saya juga katakan, secara teknis program itu merupakan domainnya eksekutif, dalam hal ini wali kota dan dinas terkait,” papar Anggota Komisi C itu.

Maka dari itu, lanjut Zulfikar, pihaknya sebagai perwakilan masyarakat di DPRK ingin mendorong eksekutif untuk percepatan program tersebut. Terlebih saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang ini, bantuan pemerintah sangat berarti bagi warga. “Bantuan ini sangat dibutuhkan oleh mereka yang tergolong miskin,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Setdako Banda Aceh, T Taufik Mauliansyah, yang dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, program santunan kematian dan melahirkan saat ini sedang dibahas oleh bagian hukum Setdako Banda Aceh bersama Dinas Sosial. “Sedang dibahas mekanisme penyalurannya dan bagaimana kriteria penerima santunan itu,” ujarnya.

Menurut Taufik, awalnya draf (Peraturan Wali Kota) Perwal disusun SKPD teknis dan selanjutnya diberikan ke bagian hukum untuk dibahas. “Intinya kami sedang menyusun aturan mainnya dalam bentuk Perwal, serta mengkonsolidasikan ke pihak terkait seperti penyelenggara jaminan sosial,” pungkasnya.(fit)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Pemko Didesak Realisasikan Janji, http://aceh.tribunnews.com/2018/02/13/pemko-didesak-realisasikan-janji.

Editor: bakri

Leave a comment